GMLK soroti Jakarta Utara sebagai wilayah dengan jumlah tahanan politik terbanyak, menyoroti krisis kebebasan sipil di ibu kota.
Jakarta Utara kini menjadi sorotan serius setelah GMLK mengungkap jumlah tahanan politik di wilayah ini paling tinggi. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kondisi kebebasan sipil dan hak asasi di ibu kota, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan publik dan transparansi dalam penegakan hukum.
Warga dan pemangku kepentingan kini dihadapkan pada realitas yang menuntut perhatian serius terhadap demokrasi lokal. Simak perkembangan selengkapnya di Zona Evakuasi mengenai evakuasi dan penanganan pohon tumbang ini.
Jakarta Utara Jadi Pusat Tahanan Politik Pasca-Demonstrasi
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) mencatat Jakarta Utara menempati posisi teratas sebagai kota dengan jumlah tahanan politik terbanyak di Indonesia pasca-demonstrasi Agustus 2025. Berdasarkan data GMLK, ada 70 orang yang ditahan di wilayah ini.
Yang perlu disorot adalah Jakarta Utara sebagai kota dengan jumlah tahanan politik tertinggi, ujar Aga, perwakilan GMLK, dalam konferensi pers daring pada Senin, 12 Januari 2026. Mayoritas tahanan di Jakarta Utara, yakni 60 orang, terkait dalam 10 nomor perkara yang pada dasarnya dianggap sebagai satu kasus, yakni penyerangan kantor polisi.
Sementara sisanya terlibat kasus penjarahan dan penyebaran informasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Total Tahanan Politik Di Indonesia
GMLK mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025, tercatat ada 652 tahanan politik di seluruh Indonesia yang ditahan terkait demonstrasi Agustus 2025. Data ini terus dikumpulkan sejak November 2025.
Dari total tersebut, 523 orang masih berstatus tahanan aktif. Mereka terdiri dari tahanan kepolisian, tahanan di kantor polisi setempat, hingga tahanan yang sudah dalam proses persidangan.
Selain itu, ada 88 orang yang sudah divonis bersalah. Beberapa telah bebas, sementara yang lain masih menjalani masa penahanan.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Siaga, Warga Asrama Polisi Pondok Karya Dievakuasi Akibat Banjir
Data Tahanan Berdasarkan Wilayah
Jakarta Utara memimpin dengan 70 tahanan politik, diikuti Makassar 51 orang, Bandung 46 orang, dan Jakarta Pusat 45 orang. Selain itu, terdapat 24 tahanan yang statusnya belum jelas karena data mereka sulit diakses, sebagian besar adalah anak-anak.
GMLK juga mencatat adanya satu kasus kematian di dalam tahanan, yaitu Alfarisi bin Rikosen. Ia meninggal di Rutan Kelas I Medaeng, Surabaya, pada 30 Desember 2025, sekitar pukul 06.00 WIB, akibat kejang-kejang yang dialami saat dalam tahanan.
Dampak Dan Implikasi Krisis Kebebasan Sipil
Peningkatan jumlah tahanan politik menimbulkan sorotan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia. GMLK menegaskan bahwa tahanan politik adalah individu yang ditahan karena pandangan atau aksi politik yang dianggap menentang pemerintah atau membahayakan kekuasaan negara.
Gelombang demonstrasi Agustus 2025 menimbulkan 1.038 penangkapan menurut data Komisi Percepatan Reformasi Polri, tetapi GMLK menekankan pentingnya membedakan antara pelanggaran hukum dan kriminalisasi atas aktivitas politik yang sah. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai akuntabilitas aparat penegak hukum, transparansi proses penahanan, dan perlindungan hak-hak warga sipil.
Jangan lewatkan update berita seputaran Zona Evakuasi serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari tempo.co
- Gambar Kedua dari kompas.id